Senin, 02 Agustus 2010

KARTU UNTUK NELAYAN


No.  B 34/PDSI/HM.310/III/2010

Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program asuransi dan permodalan. Program itu akan dilakukan melalui Kartu Tanda Anggota Nelayan, sebagai tanda bukti legitimasi dari pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk nelayan.  Adanya program ini, nelayan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad saat menyampaikan Kartu untuk nelayan dalam kunjungan kerjanya hari ini di Pacitan, Provinsi Jawa Timur  (31/3).

Pemberian Kartu Tanda Anggota Nelayan merupakan salah satu terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi kemiskinan nelayan, Kartu ini dapat menjadi instrumen bagi KKP saat memberikan bantuan kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran.  Selama ini pemerintah masih kesulitan dalam menentukan katagori nelayan miskin, sehingga perlu melakukan treatment agar bantuan terhadap nelayan dapat dijangkau dan lebih fokus.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menilai bahwa usaha perikanan tangkap adalah usaha yang mempunyai tingkat resiko sangat tinggi baik dari segi finansial maupun tingkat kecelakaan kerja. Dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada nelayan melalui jasa asuransi, maka perlu diadakan sosialisasi program ini kepada para nelayan serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian maka secara bertahap manfaat jasa asuransi akan dapat dirasakan sebagai suatu kebutuhan bagi para nelayan.
Penyediaan asuransi dimaksudkan agar para nelayan sebagai pelaku ekonomi perikanan dapat mengetahui maupun memahami program asuransi yang bertujuan untuk membantu keluarga nelayan agar dapat hidup lebih layak dan terbantu sementara atas kemungkinan penghasilan yang gagal diperoleh. Asuransi juga dapat membantu mengurangi beban resiko kecelakaan diri, serta santunan atas musibah kematian para nelayan.
“Kartu tersebut akan bermanfaat bagi nelayan dalam mengajukan permodalan dan asuransi, termasuk ketika musim paceklik,” ujar Fadel.
Dalam menyampaikan kartu untuk nelayan, KKP gandeng BRI, dan BNI 46. Pertamina juga diajak serta, sehingga dibantu apabila ada sibsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dapat mudah penyalurannya. Selain itu, kartu ini juga dapat berfungsi untuk menjadi fasilitas bagi anak-anak nelayan masuk sekolah, rumah sakit, dan membeli beras murah.
Nelayan untuk mendapatkan Kartu ini,  harus memiliki ada 3 (tiga) syarat. Pertama, mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kedua, direkomendasikan dari lingkungan sebagai nelayan, yaitu dari RT dan RW atau Kepala Desa, dan Ketiga, dikenal, diperhatikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
Penerbitan Kartu Nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap profesi nelayan. Kepemilikan Kartu Nalayan, diharapkan menjadi materi kongkret proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan upaya juga peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, efektif dan tepat sasaran.  Hal ini sebagai upaya juga untuk melindungi nelayan dari intervensi adanya migrasi dari profesi lainnya yang ikut menangkap ikan tanpa izin, sehingga dikemudian hari, hanya pemegang kartu yang boleh melakukan penangkapan ikan di laut secara sah.
Pemberian Kartu Nelayan diawali di Pekalongan sebagai uji coba. Nantinya, penyerahan program serupa secara nasional akan diserahkan langsung, diantaranya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, KKP telah memberikan asuransi secara mandiri untuk nelayan  sebanyak 2.176 orang diantaranya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan,  dan termasuk pula nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Temperan yang hari ini disampaikan secara resmi oleh Menteri KP.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pacitan, Menteri KP juga berkesempatan meninjau lokasi green belt, penyerahan PNPM kepada Bupati Pacitan, serta Bantuan Tanggap Darurat untuk nelayan.

Jakarta, 31 Maret 2010                                                                                  

Jumat, 30 Juli 2010

Gagas Polmas Perairan Di Desa Kertasada

Sumenep, FN
     Polisi Perairan Satuan Sumenep menggagas sebuah terobosan baru, dimana dalam waktu dekat akan membentuk Polisi Masyarakat (Polmas) Perairan di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Sumenep. Pembentukan Polmas Perairan Desa Kertasada merupakan yang pertama kali, dan akan dikukuhkan langsung oleh Kasat Polisi Perairan Sumenep, AKP. Aryanto Agus.
     Gagasan yang mendapatkan apresiasi dari Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPKP2HI), sengaja menetapkan Desa Kertasada sebagai pintu utama didirikannya Polmas Perairan di Kabupaten Sumenep. Mengingat masyarakat di daerah ini mayoritas adalah nelayan yang memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam." Polmas Perairan didirikan dengan harapan masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, dan dalam menjalankan profesinya sebagai nelayan selalu mengacu kepada hasil musyawarah antar pengurus dan anggota Polmas Perairan, " kata Kasat Polisi Perairan Sumenep, AKP. Aryanto Agus.
     AKP. Aryanto Agus menambahkan, keterbatasan personil Satuan Polisi Perairan Sumenep memotivasi dirinya dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, sehingga persoalan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan sendiri di internal organisasi Polmas Perairan. " Interaksi dengan masyarakat kedepan perlu dilakukan, dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kelestarian alam Sumenep, " ungkapnya.
    Disisi lain, Polmas Perairan dibentuk sekaligus diharapkan menjadi corong polisi, dalam menekan aksi pengeboman ikan menggunakan potasium. Mengingat tampa ada keterlibatan masyarakat, keinginan keras untuk memberantas tindak kejahatan di perairan akan berjalan lamban. " Partisipasi aktif yang ditunjukkan masyarakat terhadap Polisi Perairan Sumenep, sungguh kami berikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mengingat dengan keterlibatan masyarakat, tanggung jawab Polisi Perairan Sumenep dalam menekan tindak kejahatan sedikit terkurangi, " tegasnya.  
    Sesuai rencana, Polmas Perairan kedepan akan didirikan di masing-masing desa se Kabupaten Sumenep. Upaya tersebut dilakukan, dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat nelayan untuk bersama-sama melestarikan alam Sumenep. " Masyarakat sebenarnya harus menjadi corong polisi, untuk bersama-sama membangun solidaritas yang tinggi dalam menekan tindak kejahatan di perairan Sumenep. Caranya dengan berpartisipasi aktif, bila nantinya diketahui ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan potasium, " pungkasnya. (zah)
 

Sabtu, 17 Juli 2010

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)




Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG TK DESA KERTASADA ANGGARAN ADD 2007

NO
Uraian
Spesifikasi
Vol.
Harga satuan (Rp.)
Jumlah (Rp.)
1
2
3
4
5
6













BELANJA BAHAN
·        Batu Gununh
·        Pasir merah
·        Batu Putih
·        Pasir Hitam
·        Semen
·        Kayu kelapa
·        Asbis Gelombag
·        Kayu kusen & 3 pintu
·        Paku dll

ONGKOS TUKANG :
·        Kepala Tukang    1 orang
·        Tukang                3 orang
·        Anak buah tukang 3 orang


6 Truk
8 Truk
6 Truk
10 Pu
175 Sak
45 Batang
75 Lembar







20 Hari
20 Hari
20 Hari

160.000
150.000
300.000
200.000
43.000
65.000
70.000







45.000
40.000
30.000

960.000
1.200.000
1.800.000
2.000.000
7.525.000
2.925.000
5.250.000
6.500.000
540.000





900.000
2.400.000
3.000.000

JUMLAH



35.000.000

                                                                        Kertasada, November 2007
Keterangan :
Di ketik ulang sesuai dengan RAB asli

Rabu, 14 Juli 2010

LKM NEKAT MENERIMA PENGHARGAAN PURASARA ARYAGUNA LABDAWARA DARI LPKP2HI

Berawal dari  maraknya rentener di desa kertasada,beragkat dari  hempitan ekonomi ,serta kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap para nelayan nelayan kecil yang tak berdayah di desa kertasada,di saat itu pula masih ada secercah harapan untuk bisa meringankan beban dan terbebas dari kungkungan rentener,mulailah tumbuh suatu kesadaran untuk bersatu padu dalam satu kometmen  dalam komonitas kecil  untuk bangkit bersama ,konon sejak tahun 2004 berdirilah sebuah komonitas kecil nelayan yang bernama LKM NEKAT ( Lembaga Ke uangan Mikro Nelayan Kertasada ) yang beranggotakan hanya 26 orang,se iring dengan berjalannya waktu ,dengan semangat kebersamaan  dengan ke sadaran roh transparansi  dan keterbukaan dalam komonitasnya,akhirnya LKM NEKAT bisa mempunyai modal  dalam kurun wakktu 6 tahun berhasil mengelola ke uangan mencapai 35 juta ,untuk ukuran  LKM NEKAT  ini prestasi yang sangat luar biasa,tidak heran jika komunitas nelayan yang hampir tidak perna ada perhatian dari pemerintah ini  akan mendapatkan sebuah anuggerah penghargaan PURA SARA ARYAGUNA LABDAWARAH,yang rencananya akan di serahkan langsung oleh Lembaga pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indoonesia,sebuah lembaga nasional  di bidang pengawasan korupsi dan pemantauan penegak Hukum, sebagaimana yang di tuturkan oleh salah satu pengurus bagian bendahara NAWAWI kepada wartawan Forum Nusantara,bahwa benar rencana pemberian anugerah penghargaan kepada komonitas kami,ini sangat luar biasa,dan kami atas nama nelayan saya mengucapkan terima kasih kepada LPK2HI,saya yakin anugerah tersebut akan menjadikan pemicu semangat kami untuk lebih memajukan tujuan kami dalam rangkah mensejahhterakan anggota,terus terang sampai saat ini saya belum mendapatkan perhatian apapun dari pemerintah,memsang pada waktu itu ada bantuan dana hibah sebesar 2 juta,dana itu jjuga sebagai tambahan modal yang kami kelola sedemikian rupah sehingga pada saat ini kami mempunyai modal lebih kurang 35 juta,alhamdulilah dengan modal se besar itu kami bisa meminjamkan uang kepada anggota bisa mencapai per anggota maksmal 2,5 juta ,ungkap Nawawi  saat di damping oleh ketua LKM NEKAT yang biasa di panggil oleh anggotanga pak Abu,pak abu yang berprofesi sebagai guru agama menambahkan bahwa rencana penyerahan anugerah tersebut nanti rencananya akan  di laksanakan  pada tanggal 20  juli di gedung KH.Kihajar dewantara sumenep, penghargaan ini merupakan bentuk kerja keras anggota dan pengurus NEKAT ,ungkapnya.( hel)
                    
                                                   MANEGEMEN TANGKAL KORUPSI
Di tempat terpisah bupati eksekutif LPKP2HI kabupaten Sumenep Abd,Rahem Ama.Pd,menjelaskan kepada FN,memang kami mengusulkan kepada pusat karena LKM NEKAT ini memenuhi criteria,seperti ,tertib administrasi,dan yang menarik lagi adalah komonitas ini menganut managemin tangkal korupsi, yang tidak di miliki oleh lembaga mikro yang lain sampai saat ini,bayangkan kepengurusan ini murni profesi nelayan,tapi mampu dengan ke iklasan hati sebagai pelopor untuk menekan rentener di desanya,saya yakin komonitas ini akan menjadi percontohan untuk daerah lain,satu lagi kehebatan komunitas ini ,terus terang tanpa melalui penataran mengelola ke uangan yang di fasilitasi pemerintah lembaga ini mampu menjaga kridibilitasnya,beda dengan lembaga ke uangan yang ada di desanya yang notabeni dekat dengan aparat desa seperti Program GARDU TASKIN,sampai saat ini belum bisa mempertanggung jawabkan ke uangan ke pada camat maupun sektab GARDUTASKIN  sumenep,karena mereka mereka yang mengelola bukan berangkat dari ketulusan hati,se hingga keccederunganya adalah penyimpangan,terus terang kecamatan kalinget  yang notabene bagus  hanya GARDU TASKIN dari desa karaang ayar kalau tidak  salah,sedang yang lainnnya masih di pertanyakan,kalau alasan GARDU TASKIN macet pada warganya,apa gunanya pengurus nya di tatar beberapa kali ke batu malang, dengan mendapatkan honor ,kemacetan di masyarakat bukan sepenuhnya kesalahan masyarakat,tapi juga kesalahan pengurus,dan pengurus tetap bertanggung jawab dengan segala konsekwensinya,harapan saya jangan jadi pengurus kalau tidak becus mengelola ke uangan,utk itu kami dari LPKP2HI memberikan apresiasi kepada LKM NEKAD dengan memberikan penghargaan sekaligus siap dalam membantu pendampingannya bila lembaga kami di butuhkan,se suai dengan  intrukksi Presiden eksekutif LPKP2HI bapak Moh. Hasan yang juga putra desa kertasada ( hel)